Guru Bangsa

Pendidikan adalah fondasi pembangunan bangsa, tetapi kualitasnya masih terkendala serius pada kompetensi dan sertifikasi guru. Hingga Juli 2024, sekitar 1,6 juta guru belum tersertifikasi meski UU No. 14 Tahun 2005 menargetkan seluruh guru dalam jabatan tersertifikasi paling lambat 2015; dari total 3.028.331 guru, baru sekitar 65% bersertifikat pada 2024. Kondisi ini diperparah hasil UKG yang menunjukkan banyak guru belum mencapai standar, ditambah rendahnya kesejahteraan guru honorer, akses pelatihan yang terbatas, serta kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah—yang berpotensi menghambat visi Indonesia Emas 2045. 

Rendahnya kompetensi pedagogik dan profesional guru berdampak langsung pada mutu pembelajaran, termasuk kemampuan siswa berpikir kritis, kreatif, dan adaptif di era Industri 4.0 dan Society 5.0. Program sertifikasi memang instrumen penting untuk profesionalisme dan kesejahteraan, namun hambatan seperti distribusi program yang belum merata, mekanisme yang belum optimal, dan kurangnya pembinaan berkelanjutan membuat peningkatan mutu belum signifikan. Karena itu dibutuhkan intervensi capacity building yang holistik—bukan hanya mengejar sertifikasi, tetapi juga penguatan kompetensi, karakter, dan motivasi guru. 

Sebagai respons, YDSF menghadirkan Program Guru bangsa. Yang meliputi pelatihan serta penguatan kapasitas berkelanjutan untuk melahirkan guru yang kompeten, berkarakter, dan berdaya. Program ini diharapkan meningkatkan kompetensi guru secara terstruktur, memperkuat budaya belajar berkelanjutan di sekolah, serta mendukung percepatan mutu pendidikan nasional; relevan dengan SDG 4 (Quality Education) dan SDG 8 (Decent Work), Maqashid Syariah (hifzh an-nafs, al-‘aql, an-nasl, al-mal), serta indikator IZN (transparansi, ketepatan sasaran, dan dampak).